Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan teguran yang dilakukan presiden terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring bukanlah peringatan terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, wajar saja presiden memberikan arahan terhadap masing-masing menteri agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Jika ada draf rancangan peraturan pemerintah akan diajukan Departemen, di tahap awal harus diketahui presiden. "Intinya jangan tiba-tiba sudah ke mana-mana, di media sudah menjadi wacana publik, tapi justru di dalam sendiri belum tahu," kata Julian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 19
Februari 2010.





Dia membantah adanya peristiwa tersebut karena kerenggangan presiden dengan sang menteri. "Tapi kalau ditafsirkan sebagai peringatan ke partai politik tertentu, rasanya tidak," ujarnya.

Kemarin, dalam sidang Paripurna, Yudhoyono meminta para menterinya berhati-hati mengeluarkan pernyataan pada publik terkait rencana penerbitan peraturan atau RPP. SBY mencontohkan tentang Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Konten Multimedia (RPM Konten).

"Banyak masalah sensitif yang bisa menimbulkan salah persepsi. Maka berhati-hatilah memberikan statemen dan komunikasi dengan publik," kata SBY dalam pengantarnya di Sidang Kabinet di Instana Negara, Kamis 18 Februari 2010.

Ada baiknya, tambah dia, pikiran masyarakat dijajaki, diajak bicara, urgensinya, arahnya, seperti apa kalau ada pengaturan dan sebagainya. Pengaturan dari pemerintah, lanjut SBY, harus melalui proses dari masyarakat luas.

dan apakah isi RPM konten Itu?

sumber : http://politik.vivanews.com/news/read/130860-istana__presiden_tegur_tifatul__bukan_pks
gambar : google.com