Jum'at, 26 Februari 2010 - 05:02 wib
JAKARTA - Gerakan Rakyat Adili Koruptor (Gerak) melaporkan dugaan korupsi di Kementrian Pekerjaan Umum sebesar Rp91 miliar lebih ke kantror Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK).
Laporan Gerak teregistrasi di KPK dengan nomor 2010-02-000405. “Kami sudah melaporkan dugaan korupsi di Kementrian PU ini ke KPK. Kami menduga proses penunjukan langsung pada proyek program penangulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) tahun 2006 tersebut terjadi penyalahgunaan wewenang,” kata koordintor GERAK Dani Kusuma.

Jum'at, 26 Februari 2010 - 03:02 wib
SOLO - Rencana kunjugan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Candi Borobudur membuat Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Solo sibuk menyiapkan pengamaman.
Sebab, pesawat Kepresidenan AS, Air Force One dijadwalkan melakukan pendaratan di Bandara Adi Soemarmo Solo untuk transit sebelum menuju Magelang.

MSI memperkenalkan produk baru yaitu Air Keyboard ( sebelumnya Cideko’s Air Keyboard) yang merpuakan gabungan keyboard dan mouse yang cocok digunakan untuk nettop atau HTPC (home theather pc).

Produk ini sebenarnya adalah keyboard wireless (tanpa kabel) yang dapat digunakan sebagai mouse dengan menggerakkan perangkat keyboard itu sendiri. Hal ini dimungkinkan karena keyboard ini dilengkapi oleh accelerometer/3D motion mouse sensor.
Selain itu produk ini memiliki banyak tombol multimedia serta memiliki desain ergonomis sehingga dapat digunakan dengan nyaman. Produk ini ditawarkan dengan harga 110 USD.(http://www.beritateknologi.com/)
Video Air Keyboard ini:

Kecanduan seks adalah kecanduan yang sulit diketahui, tetapi bukan berarti tidak bisa dikenali. Meskipun ada sebagian orang yang menganggap bahwa kecanduan seks adalah "pembenaran" dari perselingkuhan, sebenarnya kecanduan tersebut harus segera diatasi. Jika dibiarkan, tentu saja akan berdampak negatif baik secara fisik maupun psikis baik bagi yang mengalaminya maupun pasangan.

Jakarta - Tiga vendor besar perangkat genggam mengalami penurunan penjualan selama 2009 lalu. Pangsa pasar mereka tergerus oleh para pesaingnya yang mulai bergeliat.

Ketiga vendor papan atas yang mengalami penurunan prestasi tersebut adalah Nokia, Motorola dan Sony Ericsson.

Dalam riset yang dikeluarkan lembaga analis Gartner, selama 2009 lalu, Nokia 'hanya' menjual 440.881.600 juta unit ponsel atau menguasai 36,4% pangsa pasar.

Senin, 22 Februari 2010 | 19:43 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (8/2/2010) pagi menghadiri pembukaan Rapat Pimpinan Polri Tahun 2010 di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Para pimpinan partai politik mitra koalisi Partai Demokrat dikumpulkan di kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jabar, Senin (22/2/2010) malam. Informasi itu disampaikan seorang sumber di Gedung DPR Jakarta, Senin sore.

"Ada pertemuan di Cikeas nanti malam, sekitar pukul 8. Pesertanya semua partai koalisi. Kami mendapat undangan tadi sore. Belum tahu siapa yang datang," kata sumber tadi.

Salah seorang sumber lain yang dihubungi Kompas.com malam ini juga membenarkan informasi tersebut. "Ya ada pertemuan di Cikeas. Ketua-ketua umum partai diundang," kata petinggi parpol tersebut.

Masih mengutip sumber tersebut, saat ditanya mengenai agenda pertemuan, ia menjawab, "Soal Century-lah. Apa lagi yang dibicarakan?"

sumber :http://nasional.kompas.com/read/2010/02/22/19430522/SBY.Panggil.Pimpinan.Parpol

Senin, 22 Februari 2010
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengakui adanya pertemuan para petinggi partai koalisi di kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, Senin (22/2/2010) malam.

Namun, pertemuan itu menurutnya tidak terkait Pansus Angket Bank Century. "Ya memang ada, tapi pertemuan partai, bukan Pansus," kata Idrus yang juga Ketua Pansus itu sesaat sebelum rapat pleno Pansus di DPR, Senin malam ini.

Ketika ditanya apakah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie juga ikut memenuhi undangan Presiden SBY di Cikeas, Idrus menjawab singkat, "Ya datanglah."

Sebelumnya, Idrus menyatakan bahwa pertemuan antarpartai politik yang tergabung dalam koalisi adalah sebuah keniscayaan. Ia bahkan menilai pertemuan seperti itu sebagai bentuk komunikasi politik, bukan dalam rangka deal-deal tertentu.

"Dalam draf koalisi juga dikatakan bahwa tetap menghargai partai koalisi, dan parpol juga punya sikap kritis, tidak mengurangi kekritisan. Saya punya keyakinan, pertemuan-pertemuan seperti itu tidak akan mengubah," katanya.

Setidaknya, dia mengatakan bahwa Partai Golkar akan seperti itu. "Kalau ada intervensi, kita lihat besok," katanya.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2010/02/22/20260414/Idrus.Marham.Pertemuan.Cikeas.Tak.Terkait.Pansus

Senin, 22 Februari 2010 | 21:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terkait kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan semua pimpinan parpol mitra koalaisi Partai Demokrat di kediaman pribadi di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jabar, Senin (22/2/2010) malam, Ketua DPP PAN Bima Arya menepis hal tersebut.
Saya sudah klarifikasi kepada ketua umum. Saat ini beliau (Hatta)bersama sekjen.

Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa, kata Arya, tidak berada di Cikeas. "Saya sudah klarifikasi kepada ketua umum. Saat ini beliau bersama sekjen, (jadi) tidak ada di Cikeas," katanya kepada Kompas.com.

Arya menegaskan, hingga saat ini tidak ada atau belum ada rencana pertemuan dengan SBY selaku pimpinan mitra koalisi.

Selain itu Arya menegaskan bahwa PAN sebagai anggota koalisi, tetap kritis menyikapi proses kebijakan, termasuk pada kasus dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

Dikatakan Arya, pihaknya tidak pernah menerima tekanan dari pihak manapun. "Yang ada adalah lobi-lobi dan komunikasi. Ini wajar saja. Mungkin kawan-kawan Demokrat mau bertukar pandangan, tegasnya.

sumber :http://nasional.kompas.com/read/2010/02/22/21210170/Hatta.Rajasa.Tidak.Bertemu.SBY.di.Cikeas

Senin, 22 Februari 2010

SURABAYA,KOMPAS - Tunggakan pembayaran beras untuk masyarakat miskin atau raskin pada awal tahun 2010 me ncapai Rp 1,9 miliar. Bulan Februari 2010 ini, Perum Bulog Divisi Regional Jatim masih harus menanggung tunggakan pembayaran sebesar Rp 558,1 juta dari dua kabupaten yang belum menyetor uang raskin tahun 2009 lalu.

Kepala Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jatim Agusdin Fariedh mengatakan, dua kabupaten yang belum menyetor uang pembayaran raskin tahun 2009 adalah Kabupaten Pamekasan sebesar Rp 518,7 juta dan Kabupaten Sampang Rp 39,4 juta. Pembayaran raskin seharusnya secara tunai. Kami sebenarnya sudah memberi toleransi pelunasan pembayaran hingga satu minggu, tapi beberapa daerah kadang terlambat membayar, ucapnya, Senin (22/2) di Surabaya.

Bulan Januari lalu, tercatat tujuh kabupaten terlambat membayar uang raskin dengan nominal total Rp 1,9 miliar. Dari sisi volume, nilai pembayaran tersebut hanya sekitar 0,06 persen dari total nilai pembayaran raskin.

Jika dibandingkan dengan nilai uang raskin seluruhnya, tingkat tunggakan pembayaran ini memang kecil. "Tapi, ini akan memberatkan kami pada saat pe ngadaan beras selanjutnya karena kami harus membeli beras dengan uang pinjaman bank dimana kami harus menanggung suku bunga kredit komersial," jelas Fariedh.(ABK)

sumber : http://regional.kompas.com/read/2010/02/22/20504127/Pamekasan.dan.Sampang.Nunggak.Bayar.Raskin.

Senin, 22 Februari 2010

PADANG, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat mengharapkan kisruh soal pembentukan Panwas Pilkada bisa segera diselesaikan. Itu, bisa dilakukan dengan mengembalikan pembentukannya pada DPRD setempat.

Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Sumbar Husni Kamil Manik mengutarakan hal tersebut, Senin (22/2/2010). Ia mengatakan, pembicaraan soal pembentukan Panwas Pilkada adalah langkah mundur sebab KPU sudah memulai tahapan pemilihan.

Husni menambahkan, aturan soal keterlibatan DPRD itu sesuai dengan UU Nomor 12/2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32/2004 tentang pemerintah daerah. Dalam pasal 236A disebutkan, Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah akan berlangsung sebelum terbentuknya panitia pengawas pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilu, DPRD berwenang membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

sumber :http://regional.kompas.com/read/2010/02/22/21101937/KPU.Sumbar.Harapkan.Panwas.Dibentuk.

Berikut adalah salinan RPM Konten versi 2010 :